BOGOR — Kritik keras terhadap rencana pembangunan PSEL di Kayu Manis kian meluas. Kali ini, Pemuda LIRA Bogor Raya secara terbuka menuding Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor gagal total menjalankan amanat pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ketua Pemuda LIRA Bogor Raya, M. Iqbal Alafghany, menilai dorongan pembangunan PSEL bukan lahir dari perencanaan yang sehat, melainkan akibat buruknya tata kelola sampah yang selama bertahun-tahun dibiarkan tanpa arah.
“PSEL ini jangan dibungkus seolah solusi canggih. Faktanya, ini muncul karena pemerintah gagal membangun sistem pengurangan sampah dari hulu. TPS 3R dibiarkan mati, masyarakat tidak diberdayakan, lalu sekarang rakyat dipaksa menerima proyek raksasa sebagai jalan keluar,” kata Iqbal, Sabtu (16/5).
Ia menegaskan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 secara jelas mewajibkan pemerintah daerah mengurangi sampah dari sumber melalui pembatasan timbulan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Namun menurutnya, DLH Kota Bogor justru bergerak ke arah sebaliknya.
“Yang terjadi hari ini bukan pengurangan sampah, tapi pengumpulan kegagalan. DLH seperti kehilangan arah. Bangunan TPS 3R berdiri, tapi mati. Program ada, tapi tidak jalan. Anggaran dikabarkan ada, tapi hasilnya nyaris tidak terlihat,” ujarnya.
Iqbal bahkan menyebut kondisi tersebut memunculkan kecurigaan publik bahwa sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sengaja tidak diseriusi agar proyek besar seperti PSEL terlihat mendesak.
“Publik jangan disuruh tutup mata. Kalau TPS 3R sejak awal dihidupkan serius, masyarakat diedukasi, pemilahan sampah diperkuat, mungkin hari ini Kota Bogor tidak perlu panik mencari mesin pemusnah sampah bernilai triliunan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi persampahan Kota Bogor saat ini sudah terlalu jauh dari semangat pengelolaan lingkungan yang sehat. Bahkan, penghargaan Adipura yang selama ini diterima Kota Bogor dinilai hanya menjadi simbol administratif yang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.
“Adipura dipajang tiap tahun, tapi sampah tetap menumpuk dan pemerintah terlihat kebingungan. Kalau ujungnya tetap darurat sampah, lalu sebenarnya apa yang dibanggakan? Jangan sampai penghargaan hanya jadi etalase pencitraan untuk menutupi carut-marut tata kelola,” katanya.
Iqbal menilai pendekatan PSEL justru berbahaya jika dijadikan solusi utama. Sebab, kata dia, pola tersebut berpotensi membentuk mental instan dalam pengelolaan lingkungan.
“Masyarakat akhirnya dididik membuang sampah sebanyak mungkin, lalu pemerintah tinggal memusnahkan. Ini pola pikir yang gagal membangun kesadaran ekologis. Padahal inti pengelolaan sampah adalah mengurangi sampah sejak dari rumah,” ujarnya.
Pemuda LIRA Bogor Raya mendesak Wali Kota Bogor turun tangan melakukan evaluasi total terhadap DLH Kota Bogor, termasuk mengaudit program TPS 3R yang dinilai tidak berjalan maksimal.
“Jangan tunggu rakyat kehilangan kepercayaan total. Persoalan sampah Kota Bogor hari ini bukan sekadar krisis lingkungan, tapi sudah menjadi potret kegagalan kebijakan. Dan kalau pemerintah masih menutup mata, maka publik akan menilai bahwa yang dipelihara bukan solusi, melainkan proyek,” pungkas Iqbal.
