Oleh: U. Nita Nuryani(Mahasiswi Pendidikan Masyarakat)
Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak terdampak oleh fluktuasi nilai tukar rupiah karena tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam transaksi sehari-hari sekilas memang terdengar meyakinkan. Namun, pandangan tersebut menyederhanakan realitas ekonomi yang jauh lebih kompleks. Sebagai mahasiswa yang lahir dan tumbuh dari pedesaan, saya memandang bahwa pelemahan rupiah justru menghadirkan dampak yang paling berat bagi masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, buruh.
Ekonomi desa tidak pernah berdiri di luar sistem ekonomi nasional, apalagi terpisah dari ekonomi global. Meskipun transaksi sehari-hari di desa menggunakan rupiah, rantai produksi dan distribusi yang menopang kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh komponen impor. Pupuk, bahan bakar, benih, alat pertanian, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga memiliki harga yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah mengalami tekanan terhadap dolar AS. Pelemahan ini tidak hanya menjadi persoalan angka dalam laporan ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat desa. Kenaikan harga pupuk, meningkatnya biaya bahan bakar, dan naiknya ongkos distribusi secara langsung mengurangi pendapatan petani dan nelayan. Pada saat yang sama, harga kebutuhan pokok ikut meningkat, sementara daya beli masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sebanding.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan ekonomi makro dan realitas ekonomi masyarakat kecil. Data dari Bank Indonesia dan berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa pelemahan rupiah berkaitan erat dengan tekanan inflasi, terutama pada sektor pangan, energi, dan barang impor. Ketiga sektor tersebut justru menjadi komponen pengeluaran terbesar bagi rumah tangga masyarakat desa.
Lebih jauh, situasi ini memperlihatkan masih tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap impor. Ketergantungan pada bahan baku luar negeri, energi fosil, serta produk industri tertentu membuat perekonomian nasional rentan terhadap gejolak nilai tukar. Ketika rupiah melemah, biaya produksi meningkat dan dampaknya menjalar hingga ke sektor pertanian serta ekonomi pedesaan. Dalam konteks ini, masyarakat desa menjadi kelompok yang paling akhir menerima perlindungan, tetapi paling awal merasakan dampak ekonomi.
Secara normatif, negara melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun, stabilitas ekonomi tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau cadangan devisa semata. Stabilitas juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan negara mampu melindungi masyarakat yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi.
Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan ekonomi nasional dan realitas yang dirasakan masyarakat akar rumput. Ketergantungan impor, subsidi yang belum tepat sasaran, serta lemahnya penguatan ekonomi lokal membuat masyarakat desa tetap berada pada posisi yang rentan.
Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang terhadap pembangunan desa. Desa tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek utama dalam penguatan ekonomi nasional melalui penguatan koperasi, kemandirian pangan, industrialisasi berbasis lokal, dan pengurangan ketergantungan impor.
Masyarakat desa mungkin tidak pernah memegang dolar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setiap kali rupiah melemah, merekalah yang paling awal merasakan kenaikan harga dan paling akhir menerima perlindungan. Keadilan ekonomi tidak hanya diukur dari stabilitas mata uang, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin kehidupan yang layak bagi petani, nelayan, buruh, dan mahasiswa desa di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
