JAKARTA — Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp100 miliar untuk pengadaan hewan kurban oleh Istana Kepresidenan terus memicu gelombang kritik. Kali ini, sorotan tajam datang dari Sekretaris Jenderal Pemuda Indonesia Maju (PIM), Iqbal Al Afghany, yang menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah melenceng jauh dari komitmen efisiensi anggaran negara.
Iqbal secara tegas membandingkan pemborosan dana ratusan miliar untuk kegiatan seremonial tersebut dengan potret kelam ketidakadilan yang dialami oleh ratusan ribu guru honorer di berbagai pelosok tanah air.
Pemborosan Atas Nama Gengsi Seremonial Menurut Iqbal, keputusan mengeluarkan dana fantastis dari pos Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden untuk membeli 1.098 ekor sapi premium berbobot jumbo (800 kg hingga 1,3 ton) menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah adalah langkah yang tidak peka terhadap prioritas nasional.
"Presiden Prabowo di awal pemerintahannya selalu menginstruksikan jajaran kabinet untuk melakukan penghematan besar-besaran dan memotong anggaran yang tidak mendesak. Namun, kenyataannya uang rakyat sebesar Rp100 miliar justru dihabiskan untuk pembelian hewan kurban dalam satu momentum saja.
Ini jelas keluar dari prinsip efisiensi anggaran yang beliau gaungkan sendiri," cetus Iqbal Al Afghany dalam pernyataan resminya di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Lebih lanjut, Sekjen PIM ini mengkritik standar tinggi pihak Istana yang mewajibkan bobot sapi berukuran raksasa.
Akibat aturan ini, panitia harus melakukan mobilisasi logistik lintas wilayah untuk 46 daerah yang kekurangan stok sapi jumbo, yang dinilai semakin menambah beban pengeluaran negara demi mengejar gengsi semata.
Luka Mendalam Bagi Perjuangan Guru Honorer Iqbal menegaskan bahwa angka Rp100 miliar tersebut terasa sangat menyakitkan jika disandingkan dengan realita nasib guru honorer. Hingga saat ini, upah yang diterima oleh para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut masih jauh di bawah rata-rata pemenuhan kebutuhan hidup layak.
"Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial yang nyata di depan mata kita. Di saat pemerintah dengan mudahnya menggelontorkan Rp100 miliar untuk sapi, di sudut-sudut negeri ini ada ratusan ribu guru honorer yang dipaksa bertahan hidup dengan honor Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan. Gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok satu minggu," tutur Iqbal.
Pemuda Indonesia Maju menilai, pengabdian guru honorer yang bertahun-tahun mencerdaskan generasi bangsa dengan upah yang tidak manusiawi seharusnya menjadi fokus utama perbaikan anggaran, bukan program seremonial yang habis dalam satu hari.
Desakan Reorientasi Anggaran APBN Meskipun pemerintah berdalih bahwa pengadaan ini bertujuan untuk menyerap sapi dari peternak lokal dan membagikan daging kepada masyarakat miskin, Iqbal menilai argumentasi itu tidak menyentuh akar masalah kesejahteraan.
"Masyarakat memang berhak menikmati daging kurban, tetapi masa depan bangsa ini jauh lebih membutuhkan guru-guru yang dihargai secara layak dan sejahtera. Jika Rp100 miliar itu dialokasikan untuk guru honorer, ribuan guru di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) bisa mendapatkan insentif tambahan yang signifikan," tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Iqbal Al Afghany mendesak Presiden Prabowo untuk segera melakukan reorientasi arah kebijakan fiskal dan mengevaluasi skala prioritas penggunaan APBN. PIM meminta pemerintah lebih fokus menyelesaikan ketimpangan struktural seperti kesejahteraan tenaga pendidik demi mewujudkan keadilan sosial yang berkeadilan.
